Iklan

PENGHAPUSAN TUNJANGAN GURU TUNGGU PP


Assalamualaikum wr wb,,,,,,,,,,,,,,,,, Selamat siang rekan-rekan guru semua dan salam sejahtera untuk kita semua..............
Penggantian tunjangan profesi guru (TPG) menjadi tunjangan kinerja masih menunggu peraturan pemerintah (PP) yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, aturan mengenai tunjangan kinerja untuk guru PNS memang akan disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5/ 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Turunan dari UU ASN itu adalah PP yang saat ini sedang disiapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB). 




”Nanti mekanisme pemberian tunjangan kinerja itu akan diatur lebih lengkap di PP. PPnya itu masih dibahas di Kemenpan- RB, ” katanya kepada wartawan di Jakarta kemarin. Selain menegaskan keberadaan anggaran tunjangan profesi guru, Kemendikbud pun akan membenahi skema penggajian bagi guru PNS agar menjadi lebih layak, yaitu berdasarkan amanat UU ASN. 

Pembenahan penggajian akan dilakukan pada sumber pendapatan guru PNS menjadi gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Ketiga sumber pendapatan ini akan dimasukkan ke dalam single salary PNS. Untuk gaji pokok, Pranata menjelaskan bahwa gaji akan dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. 

”Gaji PNS ini sesuai dengan pengaturan gaji di dalam Pasal 79 UU ASN. Nanti gaji si A akan berbeda dengan gaji si B, sesuai dengan golongan yang berbeda, masa kerja berbeda, dan risiko pekerjaan yang berbeda. Dan, gaji diberikan secara bertahap,” ungkapnya. Menurut Pranata, pada skema tunjangan akan ada dua jenis pemberian tunjangan, yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. 

Tunjangan kinerja itu berdasarkan pencapaian kinerja, sedangkan tunjangan kemahalan berdasarkan indeks kemahalan harga yang ada di daerah. Dia menggambarkan, indeks kemahalan di Papua tentu berbeda dengan Jakarta ataupun Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada 2016 terdapat anggaran Rp73 triliun untuk tunjangan profesi guru PNS daerah dan sekitar Rp7 triliun untuk TPG bukan PNS (BPNS) yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

”Tunjangan profesi sampai ke tahun depan itu sudah dianggarkan dan sudah dibahas dengan DPR,” tandasnya. Dia menerangkan, TPG PNS daerah merupakan penyaluran tunjangan profesi dengan alokasi APBN, kemudian ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme dana transfer daerah. 

Sementara itu, TPG BPNS dilakukan dengan mekanisme APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendikbud. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan dan RB Herman Suryatman menjelaskan, PP formulasi penggajian PNS yang baru memang masih difinalisasi lintas kementerian dan diperkirakan akhir tahun ini selesai. 

Jika PP tersebut sudah disahkan, setiap PNS dipastikan akan mengantongi uang berbeda tiap bulannya. Pendapatan PNS yang tetap dan sama hanya gaji pokok. Adapun untuk tunjangan kinerja berdasarkan kinerja institusi dan kinerja pegawai itu sendiri. Tunjangan kemahalan juga akan berbeda setiap daerah. 

Tunjangan ini akan menghitung inflasi atau harga barang di setiap daerah. ”Pasti berbeda sesuai kinerja mereka. Yang pasti, kita tidak akan hilangkan apa yang menjadi hak PNS itu. Tunjangan kemahalan memang berbeda tiap daerah karena harga, misalnya, di Papua sangat jauh berbeda dengan Pulau Jawa. Maka tunjangannya berbeda,” kata Herman. 

Mantan pejabat Pemkab Sumedang ini mengimbau saat ini kinerja guru harus ditingkatkan karena penggajian aparatur yang baru berdasarkan kualifikasi kerja, kinerja, dan kompetensi. Dia berharap skema baru ini tidak akan menimbulkan keresahan karena pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan PNS, tidak terkecuali guru dengan sistem penggajian baru ini. 

Sebagaimana diberitakan, rencana pemerintah mengganti TPG menjadi tunjangan kinerja menuai kecaman. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis mengatakan, pemerintah tidak bisa beralasan mencabut TPG hanya karena alasan telah membebani anggaran negara, sebab pemerintah memang diwajibkan menyediakan tunjangan itu kepada guru. 

Menurut dia, UU Guru dan Dosen mengamanahkan TPG dan UU ASN menyebutkan tunjangan kinerja. Maka itu, seharusnya guru mendapatkan tunjangan profesi dan tunjangan kinerja. Jika memang pemerintah merasa keberatan, salah satu amanah tunjangan di kedua UU tersebut mesti dicabut dulu. 

”Pemerintah malah akan melanggar UU jika mencabut hak tunjangan itu dari guru, sebab guru punya keistimewaan tunjangan di UU Guru dan Dosen, juga di UU ASN,” ungkapnya.


Demikian info dan berita yang dapat kuambil.com berikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Untuk info dan berita guru lainnya, bisa kunjungi laman  DISINI

5 Responses to "PENGHAPUSAN TUNJANGAN GURU TUNGGU PP"

  1. Saya berharap di segerakan penghapusan tunjangan profesi itu semaiin cepat semakin baik

    ReplyDelete
    Replies
    1. Normatif sj jangan asal main hapus..kesejahteraan guru meningkat insyaallah negara berkah..

      Delete
  2. Normatif saja..yg penting guru makin sejahtera..jangan main hapus..guru disejahterakan insyaallah negara berkah..Amin

    ReplyDelete
  3. Wajarlah di negeri ini lebih banyak yg bodoh dari pada yang pintar, karena banyak yang anti guru, sehingga ilmu yang diberikan guru tidak berkah....

    ReplyDelete

Iklan