Tegas ! PBNU Minta FDS Dihapus Dan Mendikbud Diganti

Assalamualaikum wr wb dan Salam sejahtera untuk kita semua...

Kuambil.com - Menghadap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mendesak agar pemerintah segera menghapus kebijakan lima hari sekolah selama delapan jam atau dikenal dengan sebutan Full Day School (FDS).
Hasil gambar untuk said aqil siradj
Said Aqil

Ketua PBNU, Said Aqil Siradj menilai kebijakan yang dibuat dan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tersebut meresahkan karena dipastikan akan menggusur keberadaan madrasah yang jumlahnya mencapai 76.000 di seluruh Indonesia.

"Bahwa full day school harus dihapuskan. Itu akan nanti menggusur madrasah di setiap desa yang jumlahnya 76.000 yang dibangun oleh masyarakat. Ustadnya, honornya juga dari masyarakat, pemerintah tidak hadir di situ. (Madrasah ada) dalam rangka menjaga akhlak, moral, budaya, karakter anak-anak kecil. Setelah Madrasah-SD, mau SMP-SMA yang bukan agama silahkan. Tapi punya bekal dan prinsip dasar agama di SD itu. Kalau sekolahnya pulang setengah lima, Madrasah mau diapakan?" katanya usai mengadu kepada Wapres JK, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (7/7).

Bahkan, Said menilai kebijakan tersebut dihasilkan oleh menteri yang tidak mengerti berbagai model pendidikan yang ada di Tanah Air. Untuk itu, ia mendesak agar kebijakan tersebut ditiadakan.

"Menterinya tidak paham betul ini menterinya. Diganti saja sama Helmy Faishal (Sekjen PBNU). Bikin Gaduh, memang madrasah mau diapakan? Untuk kandang rumput?," tegasnya.

Ia meminta agar kebijakan mengenai sekolah berjalan saja sebagaimana sebelum wacana kebijakan FDS dikeluarkan, yaitu sekolah berlangsung sampai siang hari sehingga bisa melanjutkan belajar agama di madrasah.

"Dicabut atau kembali seperti semula. Itu saja. Kembali seperti keadaan sekarang ini," ujarnya.

Tolak Opsi JK
Bahkan, Said mengaku menolak opsi yang diajukan oleh JK bahwa penerapan sekolah lima hari selama delapan jam diserahkan kepada sekolah masing-masing. Dengan kata lain, kebijakan lamanya kegiatan belajar-mengajar sesuai keputusan sekolah masing-masing.

"Jawaban pak Wapres, kembali diopsikan aja. Yang mau silahkan, yang tidak mau silahkan. Tapi (saya bilang) bukan begitu pak. Yang sekarang ada ini, sekarang sudah ada, tidak ada masalah. Yang sudah berjalan. Yang lima hari ada, kita yang di daerah enam hari. Sudah tidak usah diutik-utik, bikin resah, dan bikin gaduh. (artinya) Kembali kepada sekarang saja. Kan sudah ada, sudah jalankan saja," ungkapnya.

Terkait kebijakan full day school, sebelumnya Wapres JK mengatakan bahwa kebijakan itu akan dievaluasi kembali. Sebab, ditegaskannya kebijakan yang akan berdampak terhadap kurang lebih 50 juta siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut, tidak bisa diputuskan hanya ditingkat menteri.

Kemudian, JK mengatakan setidaknya membutuhkan waktu satu tahun untuk mempersiapkan pelaksanaan sekolah lima hari penuh selama delapan jam tersebut.

Padahal, sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan bahwa kebijakan full day school akan mulai terapkan pada tahun ajaran baru 2017/2018, pada bulan Juli 2017. Bahkan, telah diatur dalam peraturan menteri pada 9 Juni 2017.

Peraturan itu diberlakukan bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru. Dalam aturan ini, beban tugas guru dialihkan sebagaimana aparatur sipil negara, yakni 37,5 jam per minggu atau 40 jam per minggu apabila waktu istirahat dihitung.

Kebijakan tersebut diambil dalam rangka meningkatkan penguatan pendidikan karakter pada siswa. Kemudian, dikatakan sudah lebih dari 5.000 sekolah yang mendaftar untuk menerapkan sistem full day school tersebut.

(sumber: beritasatu.com)

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di www.kuambil.com. Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat. Untuk info terbaru lainya silakan kunjungi laman DISINI..!!!
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Tegas ! PBNU Minta FDS Dihapus Dan Mendikbud Diganti"

Post a Comment