Pengamat Pendidikan Setuju kalau Guru Tidak Perlu PNS, Setujukah ??

Guru dan bidan diusulkan agar tidak perlu berstatus PNS, tetapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Permintaan itu datang dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Pengamat pendidikan Indra Chariamiadji mengaku mendukung wacana itu, terutama terkait status guru. Dia menilai, terlalu besar anggaran negara untuk menggaji guru PNS, sedangkan kinerjanya banyak di bawah standar.

"Menurut kajian yang dibuat Bank Dunia, salah satu pe
nyebab besarnya biaya pendidikan tetapi mutu pendidikan Indonesia rendah adalah karena jumlah guru yang terlampau besar," ujarnya saat dihubungi JPNN,
Dia menambahkan, kajian itu dirilis pada 2013. Saat itu, kata dia lagi, rasio guru Indonesia sudah 1:12, lebih besar dari Amerika, Australia, Cina, Finlandia, dan lain-lain.

"Dari sisi makro, jumlah guru yang besar ini membuat beban gaji juga sangat tinggi. Imbasnya adalah ketimpangan antara penghasilan guru PNS yang di DKI Jakarta rerata dua puluh jutaan, sedangkan guru swasta/honorer penghasilannya jauh di bawah upah minimum," jelasnya.

Diterangkannya, jika beban gaji terlampau besar, kebutuhan lain seperti sarana dan prasarana sekolah tidak akan tercukupi. Secara mikro, dulu saat masih ada SBI/RSBI (sekolah bertaraf internasional) yang menjadi pengajar di sana dan hasilnya sangat baik, bukanlah guru-guru PNS.

"Guru-guru PNS di sekolah-sekolah tersebut banyak nganggurnya karena kompetensinya kurang.Yang produktif justru guru-guru muda rekrutan kepala sekolah yang bukan PNS (honorer, red)," ungkapnya.

Dia sendiri menilali, cara itu, satu sisi hasilnya baik, tetapi di sisi lain bebannya bertambah karena PNS tetap digaji. Sementara, guru-guru honorer digaji orangtua siswa melalui sumbangan komite.

“Nah, wacana BKN ini saya rasa satu hal yang positif mumpung banyak guru PNS yang akan pensiun. FKIP juga penuh dengan mahasiswa keguruan, jadi tinggal disinkronkan saja supaya rekrutan baru tidak perlu PNS asal penghasilannya layak," sebutnya.

Adapun sebelumnya, Kepala BKN Bima Wibisana yang mengatakan, perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata. Saat baru diangkat ngakunya siap mengabdi di daerah, begitu jadi PNS hanya setahun sudah meminta untuk dipindahkan.

Hal itu menyebabkan banyak daerah yang kekurangan, dan tidak sedikit pula kelebihan guru maupun bidan. Bima Haria Wibisana kemudian mewacanakan agar guru dan bidan masuk dalam lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Daripada diangkat PNS, mereka bisa minta pindah. Banyak loh yang tidak memegang komitmennya sehingga daerah yang ditinggalkan kekurangan tenaga guru dan bidan," ujarnya kepada JPNN.

Sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), kata dia, pegawai pemerintah tidak hanya PNS tapi P3K. Dengan demikian tidak semua formasi jabatan diarahkan ke PNS. Bila semuanya diarahkan PNS, negara akan mengalami kesulitan dalam penggajian. Di samping masalah-masalah lainnya seperti kelebihan pegawai. (esy)
demikian berita yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat...

Sumber: JPNN
Loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pengamat Pendidikan Setuju kalau Guru Tidak Perlu PNS, Setujukah ??"

Post a Comment